Saudi Arabia [Humas] Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M. A. dalam konfrensi pers mengatakan "Alhamdulillah, hari ini, Minggu, 13 Januari, merupakan hari bersejarah bagi Republik Indonesia. Baru saja kita melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yang diwakili oleh Menteri Haji. Dengan adanya MoU ini, kita dapat segera memulai berbagai rangkaian persiapan ibadah haji"
Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Oleh karena itu, perhatian Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terhadap Indonesia sangat besar. Hari ini juga, kami baru saja mengadakan rapat dengan Komisi VIII DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) bersama seluruh jajaran kami yang bertugas di Arab Saudi. Rapat ini membahas beberapa arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang di antaranya menekankan agar biaya haji dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan.
Kami melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi berbagai potensi pemborosan dan hal-hal yang sensitif agar dapat dikelola dengan lebih efisien. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menyusun "Buku Putih Haji", sebuah panduan lengkap dari A hingga Z yang dapat menjadi acuan bagi jamaah dan petugas, sehingga meminimalisir ketergantungan pada informasi individu. Buku ini nantinya akan dibagikan kepada petugas dan dimasukkan ke dalam sistem.
Kami juga memitigasi berbagai risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan ibadah haji. Berbagai opsi telah kami siapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, agar pelaksanaan haji tahun ini berjalan lebih baik. Meski terdapat kenaikan harga-harga di dalam negeri maupun di Arab Saudi, termasuk biaya pajak, transportasi, dan pengaruh nilai tukar dolar, kami tetap berhasil menurunkan biaya haji dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Presiden Prabowo sangat berharap agar umat Islam Indonesia dapat menunaikan ibadah haji dengan biaya yang terjangkau, namun tetap mendapatkan pelayanan berkualitas tinggi. Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Komisi VIII DPR RI, serta seluruh pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi jamaah haji kita.
Kami juga akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat di Arab Saudi untuk membahas hal-hal teknis, seperti perhotelan, transportasi, katering, dan fasilitas kesehatan. Salah satu inovasi yang sedang kami upayakan adalah penyediaan fasilitas "tanazul", yakni akomodasi di hotel bagi sekitar 50-60 ribu jamaah yang sebelumnya tinggal di tenda di Mina. Hotel ini berlokasi sekitar 2-3 kilometer dari Mina, sehingga jamaah hanya perlu berjalan kaki untuk menjalankan prosesi ibadah.
Kami juga meminta tambahan petugas haji mengingat banyaknya jamaah lansia yang membutuhkan perhatian lebih. Alhamdulillah, Pemerintah Arab Saudi memahami kebutuhan ini dan berjanji untuk memberikan tambahan kuota petugas, yang detailnya akan segera kami terima.
Selain itu, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun ini. Pelajaran-pelajaran yang didapat akan menjadi dasar untuk perbaikan layanan di masa depan. Kami berharap bahwa kehadiran BPKH dapat menjadi salah satu pendorong utama peningkatan kualitas pelayanan haji.
Hari ini, kami juga menggunakan gedung baru di Kantor Urusan Haji (KUH) yang telah direnovasi. Dengan anggaran yang terbatas, gedung ini dapat diwujudkan secara representatif dan transparan, mulai dari proses tender hingga pengerjaannya. Gedung ini mampu menampung lebih banyak staf dan memberikan kenyamanan dalam bekerja. Kami berkomitmen untuk terus memantau perkembangan dan memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji.
Kami berharap Presiden Prabowo akan senang menyaksikan semangat para petugas yang bekerja dengan penuh keikhlasan dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia.
Penulis:[H. Kas]