Kepala KUA Pantai Cermin Jadi Narasumber Pembekalan Mualaf

Pantai Cermin, (Humas). Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin, H. Dauli Damanik, M.Ag, menjadi narasumber dalam kegiatan Pembekalan Pengurusan DPD dan DPK Badan Pembinaan Mualaf Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Serdang Bedagai. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD dan DPK Badan Pembinaan Mualaf Indonesia serta sejumlah perwakilan dari unsur pemerintah daerah, Sabtu, (18/10).

Dalam kesempatan tersebut, H. Dauli Damanik menyampaikan materi dengan tema “Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Mualaf”. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Agama memiliki kebijakan khusus dalam pembinaan mualaf sebagai bentuk komitmen negara untuk memperkuat dan mendukung keberagaman agama di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud nyata dari semangat toleransi dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Lebih lanjut, H. Dauli Damanik menerangkan bahwa kebijakan pembinaan mualaf bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemahaman, dan pendampingan kepada para mualaf dalam menjalani kehidupan beragama sebagai penganut agama baru. Pendampingan tersebut sangat penting agar para mualaf dapat memahami ajaran agama Islam secara komprehensif dan menjalankan ibadah dengan tenang.

Dalam pemaparannya, beliau juga menekankan tujuan pembinaan mualaf, di antaranya membimbing mualaf agar memiliki pemahaman dasar tentang akidah, ibadah, dan akhlak Islam. Selain itu, pembinaan ini juga diarahkan untuk menumbuhkan semangat keagamaan dan kemandirian dalam beribadah serta memperkuat rasa persaudaraan sesama umat Muslim.

H. Dauli Damanik turut memaparkan program-program pembinaan mualaf yang dijalankan oleh Kementerian Agama melalui berbagai lembaga dan kerja sama dengan masyarakat. Program tersebut meliputi pembinaan rutin keagamaan, pelatihan dasar ibadah, penguatan pemahaman Al-Qur’an, serta pemberdayaan mualaf dalam bidang sosial dan ekonomi agar dapat hidup mandiri.

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam pembinaan mualaf. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa setiap mualaf mendapatkan haknya dalam memperoleh pembinaan keagamaan secara layak. Pemerintah juga berperan dalam koordinasi lintas sektor untuk memperkuat dukungan pembinaan, baik secara administratif, kelembagaan, maupun sosial.

Dalam kesempatan tersebut, H. Dauli Damanik mengajak seluruh pengurus DPD dan DPK Badan Pembinaan Mualaf Indonesia untuk terus mempererat kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga keagamaan. Menurutnya, dukungan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan suportif bagi para mualaf untuk tumbuh dan berkembang dalam keimanan.

Di akhir penyampaian, beliau berharap kegiatan pembekalan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga pembinaan mualaf, dan masyarakat. “Pembinaan mualaf bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama demi terciptanya kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan penuh kasih sayang,” tutup H. Dauli Damanik.