LANGKAH NYATA APRI LUWU UTARA: DARI FORUM ASPIRASI HINGGA TERWUJUDNYA MOU KEMENAG LUWU UTARA DAN DINAS DUKCAPIL LUWU UTARA

Masamba, 11 November 2025 — Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Luwu Utara menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik di bidang pencatatan pernikahan dan administrasi kependudukan.

APRI Luwu Utara ikut berperan aktif dan mengambil bagian penting dalam  penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Luwu Utara, yang digelar di Kantor Bupati Luwu Utara, Selasa (11/11/2025).

Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Bimas Islam Kemenag Luwu Utara, APRI Luwu Utara, dan Disdukcapil pada 4 November 2025 lalu.
Pertemuan tersebut menjadi tonggak awal terbangunnya sinergi untuk menyatukan langkah antara Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dalam mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi serta memiliki kepastian hukum atas pernikahan mereka.

Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, yang hadir dan menyaksikan langsung penandatanganan tersebut, mengapresiasi kolaborasi antarlembaga yang dinilainya sebagai langkah penting menuju efisiensi pelayanan publik.

“Penandatanganan MoU ini diharapkan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Di era kolaborasi saat ini, tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua instansi harus bersinergi untuk menghadirkan pelayanan maksimal, salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi,” ujar Bupati.

Kepala Kantor Kemenag Luwu Utara, Dr. H. M. Rusydi Hasyim, menekankan pentingnya penerapan kerja sama ini secara menyeluruh hingga ke tingkat bawah.

“Kami berharap MoU ini benar-benar terejawantahkan di lapangan. Setiap KUA harus siap melaksanakan kerja sama ini agar masyarakat mendapat kemudahan layanan, dan terlindungi dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum,” tuturnya.

Kepala Disdukcapil Luwu Utara, Drs. H. Muh. Kasrum, M.Si, menegaskan bahwa MoU ini menjadi langkah penting menuju digitalisasi dan integrasi data layanan publik.

“Dengan adanya MoU ini, pencatatan nikah akan tersistem dan terintegrasi. Kolaborasi data antara Dukcapil dan Kemenag akan membuat pelayanan lebih akurat, transparan, dan terpantau. Ini juga bentuk antisipasi terhadap pernikahan yang melanggar ketentuan hukum,” ujarnya.

Usai pertemuan, Kasi Bimas Islam Kemenag Luwu Utara, Drs. H. Sudarmin, menyampaikan bahwa implementasi MoU ini akan langsung diarahkan ke lapangan melalui unit kerja di tingkat KUA.

“Kerja sama ini bukan hanya di atas kertas, tapi akan diwujudkan dalam pelaksanaan nyata di lapangan. Harapannya, tidak ada lagi kendala administrasi yang dihadapi masyarakat, terutama dalam pengurusan dokumen di Dukcapil. Semoga masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan pernikahan dan para penghulu serta Kepala KUA terbantu dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Pengurus APRI Luwu Utara menyampaikan rasa syukur atas terwujudnya MoU ini.

“Alhamdulillah, APRI Luwu Utara dapat mengambil bagian dalam proses MoU antara Disdukcapil dan Kemenag Luwu Utara. Kerjasama ini merupakan wujud nyata sinergi dalam upaya peningkatan layanan publik, menyederhanakan sekaligus mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan—khususnya dalam peristiwa pernikahan,” ujarnya.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi simbol kuat sinergitas antara Kemenag Luwu Utara dan Dinas Dukcapil Luwu Utara dalam menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang cepat, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Utara.