KUA Sei Kepayang Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV

Sei Kepayang, (Humas). Kantor Urusan Agama (KUA) Sei Kepayang melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan IV yang dihadiri oleh Tim Pemeriksa Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Rabu (28/01/). Kegiatan ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program kerja dan kualitas pelayanan KUA pada akhir tahun anggaran.

Kepala KUA Sei Kepayang H.Taufik Hidayat Simanjuntak S.Fil.I menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. 

Ia menegaskan komitmen KUA Sei Kepayang untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan mutu layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menyambut baik kegiatan monitoring dan evaluasi ini sebagai sarana untuk melihat sejauh mana capaian kinerja kami serta sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan tugas ke depan,”ujar Kepala KUA Sei Kepayang.

Tim Pemeriksa Bimas Islam Kemenag Asahan dalam keterangannya menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap administrasi perkantoran, pelayanan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, serta pelaksanaan tugas penyuluhan dan keagamaan. Tim juga memberikan masukan konstruktif guna meningkatkan efektivitas dan profesionalitas layanan KUA.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Asahan Dr. H Faisal Sadat Harahap MH menekankan pentingnya kegiatan Monev sebagai upaya pengendalian dan pembinaan berkelanjutan. Menurutnya, hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program kerja yang lebih baik dan tepat sasaran pada tahun berikutnya.

“Monitoring dan evaluasi ini bukan semata-mata untuk menilai, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan agar KUA semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada umat,” ungkap Kasi Bimas Islam.

Dengan terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV ini, diharapkan KUA Sei Kepayang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola administrasi, serta mewujudkan pelayanan keagamaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. (SHH)