Kepala Kantor Urusan Agama Salak Gelar Rapat Susun Nota Kesepahaman dengan LPTQ Kecamatan

Salak, (Humas). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KUA Kecamatan Salak Muhammad Zulpikar Harahap, S. H, menggelar rapat koordinasi dengan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ ) Tingkat Kecamatan salak.Acara ini membahas rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Quran pada hari jumat (25/7) di Aula Kantor KUA Salak.

Dalam sambutannya Zulpikar Harahap berharap KUA dan LPTQ dapat melakukan pembinaan terhadap bakat dan seni dalam membaca Al -quran terlebih dalam memahami cara membaca Al-quran yang benar termasuk lagu yang dibawakan. "Kita berharap jangan hanya menjelang kegiatan Musaqah Tilawatil Quran saja qori disibukkan untuk berlatih namun sebelum dan sesudah pelaksanaan ajang lomba,'' ujar Zulpikar Harahap.

Beberapa usulan dan masukan dari KUA untuk dimasukkan kedalam rancangan Nota Kesepahaman beberapa diantaranya adalah, pertama, membuat agenda pengajian sekali seminggu. Kedua, peserta yang dilatih adalah qori yang mendapat peringkat satu sampai juara harapan dengan tujuan kedepan peserta dapat lebih berprestasi di ajang lomba yang lebih tinggi yaitu kabupaten, Provinsi hingga ke Nasional.

Dalam Kegiatan ini langsung dihari ketua LPTQ Jafaruddin Tumangger S.Ag, beliau menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini karena dengan keterbatasan sumber daya, KUA dapat membantu melakukan pembinaan Kepada peserta pembinaan yang ada. Diwaktu yang sama Rejeki Maha S. Pd sebagai Pengurus di LPTQ juga sebagai salah seorang Guru agama Islam di SMPN 1 Salak memberikan masukan dan saran diantaranya memperhatikan perubahan jam belajar sekolah serta menyesuaikan waktu yang tepat untuk acara yang dimaksud mengingat sudah diterapkanya sekolah 5 hari efektif Masuk pukul 07.30 pulang pukul 15.00 Wib setiap hari kecuali Jumat Pulang 14.30 Wib bagi sekolah umum sesuai Peraturan Pemerintah Sumatera Utara.

Diakhir acara staf Kua telah meyusun draf Nota Kesepahaman yang disepakati untuk segera ditandatangani bersama sebagai legalitas kerja sama. (MHS/MZH)