Takengon, 20 Agustus 2025 — Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-II pada 22–23 Agustus 2025 di Hotel Linge Land, Takengon, Aceh Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi para penghulu se-Aceh untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas, serta memilih kepengurusan baru masa bakti 2025–2029.
Sebagai organisasi profesi, APRI menaungi para penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di bawah Kementerian Agama RI. Selain melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk, para penghulu juga berperan penting dalam konsultasi hukum Islam serta pembinaan kehidupan beragama di masyarakat.
Muswil ke-II ini menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penghulu di Aceh. Ketua Panitia Muswil, H. Jalaluddin, S.HI., MA, menyampaikan bahwa seluruh panitia telah bekerja keras mempersiapkan acara ini dengan matang.
“Atas nama panitia, kami berharap Muswil ini berjalan sukses. Yang paling penting adalah terjalinnya silaturahmi di antara para penghulu yang hadir. Kami juga berharap melalui Muswil ini lahir pemimpin baru yang mampu merangkul seluruh anggota dan mewujudkan APRI yang rahmatan lil ‘alamin,” ungkap Jalaluddin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan tingkat kesiapan panitia menjelang hari pelaksanaan. “Secara persentase, panitia sudah melakukan berbagai persiapan pelaksanaan Muswil, mulai dari publikasi, dokumentasi, tempat, akomodasi, konsumsi, transportasi, serta hal-hal lain yang diperlukan. Kami juga merasa sangat terbantu dengan adanya panitia lokal yang sangat kolaboratif dan aktif mendukung kegiatan ini,” jelasnya. “Secara keseluruhan, persiapan sudah mencapai 90%,” tambahnya optimis.
Muswil ini juga menjadi ajang pertanggungjawaban pengurus PW APRI Aceh masa bakti 2021–2025 yang diketuai oleh Drs. Erman Jaya, M.Ag dan Mahfuzh, S.Ag., M.H. sebagai Sekretaris. Selain itu, forum akan melaksanakan pemilihan presidium sidang, sidang komisi, pemaparan program kerja, serta pemilihan pengurus baru untuk periode 2025–2028.
Salah satu agenda penting dalam sidang komisi adalah perumusan rekomendasi Muswil, yang mencakup berbagai hal strategis seperti: Evaluasi terhadap praktik kepenghuluan di lapangan, termasuk tantangan dan kasus-kasus yang dihadapi para penghulu. Usulan program peningkatan kompetensi penghulu, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun teknologi. Rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mendukung penguatan peran penghulu melalui kebijakan yang responsif dan peningkatan sarana-prasarana pelayanan di KUA.
Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi pijakan dalam merancang program kerja organisasi sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi pemangku kebijakan, agar keberadaan penghulu semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.
Musyawarah ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjadikan APRI sebagai organisasi yang adaptif, inklusif, dan kontributif terhadap perkembangan kehidupan keagamaan di Aceh, serta memperkuat profesionalisme penghulu sebagai ujung tombak layanan keagamaan di tingkat akar rumput. [Mahbub Fauzie]